Mengapa Nelayan Kita Tetap Miskin…??

Ketersediaaan Sumberdaya Ikan

Menurut Dirjen Perikanan (dalam Sugiarto dan Hadi, 2003:2) Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang luasnya 3,1 juta km2. Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak pengelolaan dan pemanfaatan ikan di Zona Ekonomi Ekslusive (ZEE) sekitar 2,7 juta km2, sehingga luas wilayah laut yang dapat dimanfaatkan sumberdaya alam hayati dan non hayati di perairan yang luasnya sekitar 5,8 juta km2. dengan Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau.

Lahirnya Undang-Undang No. 5/1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), secara geografis 75% wilayah negeri ini merupakan laut. Dari aspek geografi inilah para ahli sejarah ekonomi memulai kajian nusantara, dimana peran laut oleh Houben  dikatakan “uncontested”. Peran perikanan sebagai salah satu industri di pesisir nampak masih sangat kecil (10% dari PDB Pertanian) dan berdasarkan data yang dilaporkan van der Eng sektor ini masih berada di bawah sektor lainnya dalam kurun waktu lebih dari satu abat terakhir. Sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian lebih ketika Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan lahirnya Departemen Ekplorasi Laut dengan Keppres 136/1999, atau kini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Potensi sumberdaya alam yang besar dan daya serap tenaga kerja yang diperkirakan lebih dari 10 juta orang. menjadikan sektor ini penting. Pemerintah tahun 2006 ini bahkan menargetkan produksi perikanan mencapai 7,7 juta ton, penerimaan devisa US$ 3,2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan tenaga kerja 7,7 juta orang, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional 3,1% (5). Adapun Potensi ekonomi perikanan laut, Potensi Komoditas Produksi (mt) dan Nilai (US$ juta). dimana Perikanan laut mencapai 5.006 Mt atau $ 15.101, Budidaya laut 46.700mt atau $ 46.700, Budidaya payau 1.000 atau $ 10.000, Bioteknologi laut $ 4.000 Jumlah totalnya adalah  $ 75.801. Perikanan laut diperkirakan menyumbang 78% dari total produksi perikanan tahun 2002 akan menjadi tumpuan sektor ini. Kemiskinan yang berhadapan dengan kerapuhan lingkungan hidup, konflik dan dualisme ekonomi, serta tumpang tindihnya dan tidak berdayanya perangkat kebijakan, merupakan tantangan yang pada gilirannya akan berimbas pada keberkanjutan pertumbuhan sektor ini (Suadi:2006).

Keterbatasan Modal

Nelayan dalam memproduksi ikan memerlukan input produksi atau faktor produksi. Adapun wujud dari input produksi berupa modal (Uang), alat tangkap dan peralatan melaut lainnya seperti kapal/perahu. Kebanyakan nelayan di Indonesia modal menjadi persoalan yang sangat serius hal ini dikarenakan nelayan memiliki keterbatasan modal. Nelayan masih mengandalkan modal dari juragan sehingga hasil produksinya tidak bisa dinikmati secara total oleh nelayan yang  bersangkutan. Belum lagi diperparah oleh posisi nelayan yang 80% masih sebagai buruh tangkap sehingga menyebabkan hasil (pendapatan) nelayan menjadi rendah.

Rendahnya Tingkat Pendidikan

Satu aspek yang (juga) menjadi akar kemiskinan nelayan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Ambil contoh nelayan Muncar, jumlah nelayan Muncar yang mencapai 10.707 nelayan hampir 60% berpendidikan dasar. Dengan demikian, keterbatasan tingkat pendidikan juga berdampak pada pemahaman proses penangkapan dan pemanfaatan hasil tangkapan. Banyak sekali nelayan yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan hasil produksi tangkapan seperti menggunakan bom ikan/dinamit, racun ikan atau putasium. Mereka (nelayan) tidak pernah memikirkan dampak di masa yang akan datang bahwa ikan yang di bom atau di putasium secara alamiah akan merusak ekosistem laut yang berakibat pada hilangnya bibit-bibit ikan.

Sedangkan dari aspek pasca penangkapan, nelayan tidak mempunyai inovasi produksi ikan sehingga berdampak pada nilai jual hasil penangkapan. Mereka lebih memilih menjual langsung kepada perusahaan atau pengepul ikan meskipun dengan nilai yang sangat rendah.

Posisi Tawar Yang Lemah

Terkait dengan mekanisme pemasaran, posisi tawar nelayan secara umum lemah. Untuk mendapatkan kebutuhan produksinya nelayan harus membeli dari penjual -yang terjadi dibanyak tempat- selalu dimonopoli oleh penjual atau pengusaha tertentu. Misalnya kebutuhan akan Es. Sebagai contoh, harga es balokan per baloknya adalah 6000, namun karena banyaknya nelayan yang membutuhkan es tersebut dan jauhnya perusahaan es balokan maka harga es naik menjadi 6500 rupiah. Artinya bahwa, mau tidak mau nelayan harus membeli dengan tambahan 500 rupiah.

Dari sisi penjualan hasil tangkapan ikan, harga ikan lebih banyak ditentukan oleh bakul. Seperti contoh kasus di pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Posisi nelayan memang sangat dilematis, dimana nelayan (terpaksa) menjual ikannnya dengan harga yang di tentukan oleh perusahaan. Walaupun seolah-olah harga di tentukan berdasarkan penawaran atau melalui mekanisme lelang. Disisi lain, tidak adanya alternatif penjualan yang lain yang bisa menampung hasil tangkapan ikan. Di Muncar, mayoritas hasil tangkapan nelayannya adalah ikan sardenella atau ikan lemuru yaitu 85% dari total penangkapan ikan, dimana ikan lemuru mempunyai banyak kelemahan-kelemahan yaitu jumlah tangkapan yang sangat banyak dan daya tahan ikan di atas laut sangat singkat. Maka tidak ada pilihan bagi nelayan selain melepas harga ikan sesuai dengan apa yang di tawar oleh bakul atau perusahaan. Sebab nelayan takut kalau ikan hasil tangkapannya busuk dan tidak laku di jual. Pun demikian dengan apa yang terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Dengan nilai jual yang relatif rendah sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh nelayan sangat tinggi maka pendapatan bersih yang diperoleh nelayan akan sedikit. Sehingga take home pay yang diperoleh nelayan menjadi sangat kecil.

Pembagian Hasil Yang Tidak Adil

Menurut Kusnadi (2000:107), pendapatan nelayan disamping ditentukan oleh hasil ikan yang ditangkap juga ditentukan oleh pembagian hasil dengan juragan. Mengenai bagi hasil disesuaikan dengan tugas masing-masing Buruh (Wilson, 2006). Namun umumnya, yang terjadi dibanyak kasus adalah pembagian pendapatan yang tidak adil. Model pembagiannya adalah 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan tetapi pembagian ini setelah dipotong biaya produksi. Misalnya adalah apabila nilai penangkapannya adalah 1.000.000 rupiah, maka asumsikan seluruh biaya produksi yang meliputi, bahan bakar, konsumsi, biaya retribusi, biaya perawatan dan lain-lain sebesar 250.000 rupiah maka sisa sebesar 750.000 rupiah di bagi 2 antara juragan (50%) dengan nelayan (50%) dari keuntungan.

Apabila pola pembagian semacam ini masih berlaku maka sebenarnya nelayan mendapat beban ganda yaitu pendapatan yang lebih kecil dari yang semestinya nelayan dapatkan dan (hakikatnya) nelayan mengeluarkan biaya non teknis yaitu waktu dan fisik. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika nilai hasil tangkapan hanya 250.000 atau kurang dari nilai tersebut? Anehnya, kerugian produksi nelayan juga ikut menanggung.

Lemahnya Lembaga Kelautan

Keberadaan suatu kelembagaan sangat bermanfaat bagi nelayan agar dapat membantu pelaksanaan program pemerintah. Bentuk kelembagaan itu sendiri antara lain koperasi unit desa Mina bahari, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) dan beberapa kelompok nelayan lainnya.

Namun pada kenyataannya, Selama ini keberadaan kelembagaan nelayan belum sepenuhnya berjalan secara baik dan belum mampu menjadi wakil dari nelayan. Seperti KUD Mina Bahari, sebagai lembaga koperasi yang menyediakan berbagai fasilitas permodalan bagi nelayan ternyata belum bisa berbuat banyak.  Disamping karena keterbatsan modal yang dimiliki, KUD Mina Bahari hanya menjadi wadah bagi nelayan pemilik/juragan dan tidak menyentuh pada nelayan kecil/buruh. Begitu juga HSNI, ternyata tidak bisa memberian perlindungan kepada hak-hak nelayan sehingga nelayan berada posisi yang sangat dilematis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *