UU Ormas sebagai Wadah Ormas

Setelah ditunggu-tunggu lama terkait dengan apakah Perppu Ormas ditindak lanjuti atau tidak pasca pembubaran salah satu ormas, akhirnya DPR RI dalam rapat paripurna memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang melalui mekanisme voting terbuka dari masing-masing fraksi. Adapun hasil dari voting terbuka tersebut sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju dan sebanyak 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju dari Anggota yang hadir sebanyak 445 anggota. Meskipun sebelumnya dilakukan pembahasan yang alot dan pimpinan fraksi melakukan lobi-lobi karena ada 3 opsi pandangan.
Sebenarnya, mengapa perlu ada perubahan?
Dikutip dari setkab.go.id bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, sehingga perlu dilakukan perubahan. Hal ini diwujudkan dengan telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam Perppu yang ditandatangani oleh Presiden tersebut berisi bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Perppu ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
…………………………………………………………

Setelah disepakati oleh mayoritas anggota DPR RI dan dijadikan Undang-undang maka secara otomatis Perppu ini akan menjadi undang-undang yang selanjutnya wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pengujian Perppu Ormas gugur
Menurut Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang oleh DPR, maka semua permohonan uji materi Perppu tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK) gugur.

Robikin mengungkapkan ada banyak gugatan judical review Perppu Ormas yang hingga saat disahkannya Perpu Ormas menjadi UU hari ini masih dalam tahap pembuktian. Beberapa permohonan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan ahli, baik dari pihak Pemohon (Penggugat) maupun Pemerintah/DPR, dan Pihak Terkait.

“Karena Perppu Ormas diterima DPR sebagai UU, sedangkan proses persidangan di MK belum berakhir atau belum diputus, maka seluruh gugatan yang ada gugur demi hukum karena Perppu yang digugat sudah tidak ada lagi (non existing).”

Para pemohon yang menggugat ke MK, salah satunya dimohonkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menilai Perppu Ormas itu jelas-jelas bertentangan dengan asas negara hukum dan bertentangan dengan konstitusi.

Harus dipandang sebagai kebijakan Preventif
Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentu ada yang setuju atau tidak, namun persoalannya bukan karena setuju atau tidaknya, tetapi lebih kepada subtansinya, apakah kebijakan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak atau tidak.
Terkait dengan kebijakan pemerintah yang melarang ormas anti pancasila dilarang di Indonesia, tentu sudah melalui mekanisme penilaian yang komprehensif dan penelitian yang panjang (meskipun, tentu dari sudut pandang subyektifitas pemerintah). Sehingga nilai kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat secara luas mutlak dikedepankan. Jika dihadapkan pada dua pilihan apakah pemerintah mementingkan kelompok yang mana dari 2 kelompok, tentu kepentingan dan kebaikan yang banyak/mayoritas harus di utamakan.
Benar adanya jika pemerintah tidak dapat memberikan kepuasan kepada semua masyarakat, namun pemerintah harus mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang lebih banyak. Bukan berarti tidak mementingkan kelompok kecil, namun akan lebih baik (tanda kutip) mendahulukan mayoritas.
……………………….

Atas disepakatinya Perppu menjadi UU oleh DPR Ri tentu, sebagai warga Indonesia, kita harus menghormati keputusan itu semua sebagai wujud komitmen kecintaan kita kepada NKRI, dan bagi ormas yang merasa kecewa atas keputusan ini, maka ada ruang hukum yang disediakan oleh UU….walllahu ‘alam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *