Hutang Indonesia dari masa ke Masa

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip detikFinance, Rabu (14/7/2017) nilai utang Indonesia setiap tahunnya memang mengalami kenaikan. Namun, rasio utang setiap tahun juga terus menurun seiring dengan semakin meningkatnya PDB Indonesia.
Jadi sebenarnya berapa rasio utang Indonesia terhadap PDB dari tahun ke tahun?
Sesungguhnya, Indonesia sudah beberapa kali terjadi penurunan rasio utang yakni pada masa Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan terakhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Artinya bahwa setiap periode pernah mengalami penurunan rasio hutang.

Berdasarkan data yang dikompilasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (13/2/2017),
1. Masa Presiden Soeharto, meninggalkan utang Rp 551,4 triliun atau ekuivalen US$ 68,7 miliar. dengan rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap PDB.
2. Masa Presiden BJ Habibie (1998-1999). Di periode 1999, total outstanding utang Indonesia mencapai Rp 938,8 triliun atau setara dengan US$ 132,2 miliar. Rasio utang menjadi 85,4 persen dari PDB.
3. Masa Presiden Gus Dur (1999-2001). Pada periode 2000, Nilai utang pemerintah menjadi Rp 1.232,8 triliun, namun dalam denominasi dolar AS, jumlahnya turun menjadi US$ 129,3 miliar. dengan rasio utang sebesar 88,7 persen. Sedangkan tahun 2001, rasio utang turun menjadi 77,2 persen. Meskipun demikian, nilai outstanding utang naik menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US$ 122,3 miliar.
4. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Pada era ini posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB, meliputi: 2002: Rp 1.223,7 triliun atau US$ 136,9 miliar, rasio utang 67,2 persen, 2003: Rp 1.230,6 triliun atau US$ 145,4 miliar dan rasio utang 61,1 persen, 2004: Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, rasio utang 56,5 persen
5. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). nilai utang Indonesia dan rasio utang Sebagai berikut:
a. 2005: Rp 1.311,7 triliun atau US$ 133,4 miliar, rasio utang 47,3 persen,
b. 2006: Rp 1.302,2 triliun atau US$ 144,4 miliar dengan rasio utang 39 persen,
c. 2007: Rp 1.389,4 triliun atau Rp 147,5 miliar, rasio utang 35,2 persen
d. 2008: Rp 1.636,7 triliun atau Rp 149,5 miliar, rasio utang 33 persen
e. 2009: Rp 1.590,7 triliun atau US$ 169,2 miliar, rasio utang 28,3 persen
f. 2010: Rp 1.681,7 triliun atau US$ 187 miliar, rasio utang 24,5 persen
g. 2011: Rp 1.809 triliun atau US$ 199,5 miliar, rasio utang 23,1 persen
h. 2012: Rp 1.977,7 triliun atau US$ 204,5 miliar, rasio utang 23 persen
i. 2013: Rp 2.375,5 triliun atau US$ 194,9 miliar, rasio utang 24,9 persen
j. 2014: Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar, rasio utang 24,7 persen.

6. Masa Presiden Joko Widodo. Pada era jokowi yang sudah mendekati 3 tahun masa pemerintahannya, jumlah utang pemerintah kita bertambah Rp 1.062 triliun. Dimana pada tahun 2015 sebesar Rp 556,3 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp 320,3 triliun, dan kemungkinan pada 2017 hutang kita akan bertambah menjadi sebesar Rp 379,5 triliun dengan demikian total hutang kita menjadi sebesar Rp 3.864,9 triliun. Namun demikian, Rasio utang Indonesia terhadap Product Domestic Bruto (PDB) kita masih berada di level aman yakni kisaran 27-28%.

Jika dilihat sejarah utang dari era orde baru sampai saat ini, meskipun secara nilai utang naik, akan tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.

Arti Hutang Pemerintah.
Jika ada kata “hutang” dalam benak kita selalu ber-konotasi negatif. Mindset kita sudah terbentuk sangat “sinis” dengan istilah hutang ini. Pertanyaanya adalah, apakah hutang selalu negatif? Jawabannya tentu tidak. Karena hutang yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya bertujuan positif (haqqul yaqin) yakni bagaimana pemerintah menginginkan agar rakyatnya makmur. Karena pada prinsipnya, tidak ada satupun pemimpin bangsa ini yang menginginkan rakyatnya sengsara.
Kembali pada persoalan hutang, bahwa memang setiap presiden punya gaya dan cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan bangsa termasuk bagaimana menggunakan dana hutang untuk pembangunan. Misalnya, jaman SBY lebih terfokus pada “penyelamatan” rakyat, disamping untuk pembangunan insfrastruktur juga untuk subsidi dst. Sedangkan presiden jokowi lebih banyak digunakan untuk pembangunan insfratruktur dari pada subsidi. Dst. Artinya bahwa, masing-masing presiden mempunyai orientasi sendiri dalam rangka pembangunan Indonesia…..bersambung.

Sumber:
1. bisnis.liputan6.com › Bisnis › Ekonomi
2. https://finance.detik.com/…/utang-pemerintah-dalam-25-tahun-jok
3. https://kumparan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *